Miliki Potensi Produksi Holtikultura, Kutim Siapkan Lahan Seluas 1250 Hektare di Empat Kecamatan
Kutai Timur – Hortikultura merupakan salah satu sub sektor pertanian yang potensial dan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor.
Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor merupakan salah satu program prioritas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan kontinuitas produk hortikultura.
Program tersebut dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan daerah yang diarahkan untuk peningkatan ekspor dan substitusi impor melalui kerjasama kemitraan antara petani dan pelaku usaha.
Salah satu Daerah yang memiliki potensi Produksi Holtikultura adalah Kabupaten Kutai Timur. Pemkab Kutim akan menyiapkan lahan dan pengembangan potensi produksi holtikultura. Khususnya pisang untuk tujuan ekspor. Dengan menyiapkan lahan seluas 1250 hektare di empat Kecamatan.
“Yakni Kecamatan Kaubun, Kaliorang, Sangkulirang dan Kecamatan Karangan. Bisnis holtikultura diyakini sangat prospek atau menjanjikan selain sektor perkebunan,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat kunjungan ke Kecamatan Kaubun belum lama ini.
Dia mengatakan dari beberapa studi perbandingan hasil usaha antara holtikultura dan perkebunan diperoleh ratio 1 berbanding 9. Artinya hasil yang diperoleh 1 hektare tanaman holtikultura baru sama hasilnya dengan 9 hektare lahan perkebunan. Jadi memang hasilnya sangat prospektif atau menjanjikan.
Untuk mendukung ketahanan pangan, Pemkab Kutim juga akan mengembangkan konsep food estate yang dilakukan secara terintegrasi. Mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan luas.
Manfaat yang dihasilkan dari keberadaan program food estate ini tidak hanya langsung, namun juga memberikan manfaat secara tidak langsung. Sedangkan manfaat langsung yang dihasilkan berupa peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal dan petani.(*)
