Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) M. Amin menyoroti program Pendidikan gratis di Kutim yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Meskipun Pemkab Kutim telah mencanangkan program tersebut, namun masih ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
“Harus dijelaskan terkait Pendidikan gratis di Kutim ini. Apa yang digratiskan Pemkab kepada anak-anak didik kita, pada kenyataannya di lapangan masih terjadi pungutan-pungutan,” kata Amin saat ditemui awak media pada senin (13/11/2023).
Lebih lanjut, Amin menjelaskan bahwa orang tua murid sering mengeluhkan pungutan, terutama terkait pembelian buku dan seragam yang diwajibkan murid membelinya melalui koperasi sekolah. Hal ini menjadi beban bagi orang tua murid, terutama yang tidak mampu.
“Keluhan yang selalu saya terima dari orang tua murid adalah pembelian buku pelajaran atau Lembar Kerja Siswa (LKS) dan sebagainya. Ada orang tua murid yang tidak sanggup membeli buku tersebut. Seharusnya ini digratiskan saja,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa dengan APBD Kutim yang cukup besar dalam dua tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kutim bisa mewujudkan Pendidikan gratis. Dia berpendapat bahwa anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk menggratiskan buku pelajaran di semua sekolah SD dan SMP di Kutim.
“Dengan APBD Kutim 2023 mencapai Rp9,7 triliun, jika mengacu pada UUD 1945 sebesar 20 persen, anggaran Pendidikan Kutim mendekati Rp2 triliun. Tentu ini bisa digunakan untuk menggratiskan buku pelajar di semua sekolah SD dan SMP di Kutim,” katanya.
Amin juga menyoroti APBD Kutim yang diprediksi mencapai Rp9,1 triliun pada 2024, bahkan bisa mencapai Rp10-11 triliun dengan anggaran perubahan. Dia berharap Pemkab Kutim, khususnya Dinas Pendidikan, dapat mendengarkan masukan dari masyarakat terkait masalah yang terjadi setiap tahun.
“Pembelian buku sekolah dan seragam seharusnya dihapuskan saja. Kasian orang tua murid jika terus dibebani setiap tahun masuk tahun ajaran baru. Saya berharap Pemkab Kutim mendengarkan masukan dari masyarakat terkait masalah yang terjadi setiap tahun,” pungkasnya.(Adv/Imr)
