Perundingan Hukum Masih Buntu, PM Malaysia Setuju Kelola Bersama Blok Ambalat dengan RI
Jakarta – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyambut baik kerja sama ekonomi berupa joint development antara Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan wilayah perairan Blok Ambalat. Dia menilai Indonesia-Malaysia tak perlu menunggu penyelesaian hukum terkait batas wilayah Blok Ambalat yang hingga kini masih buntu.
“Jika perundingan hukum masih mengalami jalan buntu, maka tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat,” jelas PM Anwar saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (27/6/2025).
PM Anwar menyampaikan penyelesaian hukum terkait sengketa batas wilayah Blok Ambalat dapat memakan waktu hingga dua dekade. Dia menuturkan waktu tersebut lebih baik dipergunakan untuk melakukan kerja sama ekonomi untuk kepentingan masyarakat.
“Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Bahas Perbatasan Sabah-Pulau Kalimantan
Selain itu, PM Anwar-Prabowo juga membahas perbatasan antara Sabah di Malaysia dan Pulau Kalimantan. PM Anwar meyakini Indonesia-Malaysia dapat mencapai solusi adil terkait masalah perbatasan.
“Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan untuk meningkatkan hubungan dan mempertimbangkan pandangan dari wilayah tersebut. Saya percaya kita akan bisa mencapai solusi yang cepat dan adil,” tutur PM Anwar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dirinya dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati kerja sama ekonomi berupa joint development atau pengembangan bersama di Blok Ambalat.
Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi ini dilakukan sembari menyelesaikan masalah hukum terkait sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia.
“Sebagai contoh kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak,” kata Prabowo saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Anwar di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (27/6/2025).
“Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development,” sambungnya.
