Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) serius dalam memantau persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi yang akan memiliki dampak besar.
Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kutim diharapkan terus melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap segala pelanggaran yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kutim, M. Ali, saat ditanya mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi serta peran aktif Bawaslu dalam mencegahnya.
“Keberhasilan Pemilu salah satunya bergantung pada peran pengawas, dalam hal ini Bawaslu. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat, oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan pengawasan pada Pemilu 2024 secara maksimal,” ucapnya.
Politisi dari Partai berlogo kakbah ini juga berharap agar semangat pengawasan dan pencegahan di Bawaslu dapat ditingkatkan. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk formulasi baru terkait pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Ali juga berharap Bawaslu Kutim dapat menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.
“Formulasi dan program kerja yang efektif dan efisien dalam upaya mencegah segala jenis pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024 harus menjadi inovasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 secara aktif. Dengan begitu, akan terlihat hasil yang jelas dalam upaya pencegahan dan pengawasan segala jenis pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024. Serta, mungkin dilakukan beberapa program seperti Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawasan, atau kegiatan serupa yang melibatkan partisipasi masyarakat,” tutupnya.
Ketua Bawaslu Kutim, M. Ikhsan, menyambut baik harapan DPRD Kutim tersebut. Menurutnya, Bawaslu Kutim akan terus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD Kutim, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. Kami juga akan menyusun IKP 2024 untuk mengetahui potensi pelanggaran yang mungkin terjadi,” ucapnya.
Ikhsan juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Pemilu 2024. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pemilu yang jujur dan adil.(Adv)
