KUTAI TIMUR – Anggota Komisi C DPRD Kutim, Abdi Firdaus menyatakan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim dan yang menjadi mitra DPRD di berbagai komisi harus menciptakan komunikasi yang baik. Hal tersebutnya menurutnya menjadi salah satu kunci dalam hal melaksanakan pembangunan serta mengatasi permasalahan yang timbul saat ini.
Menurut Abdi, hal ini diutarakannya bukan tanpa sebab, namun berdasarkan pengamatannya selama menjabat menjadi wakil rakyat. Dirinya melihat komunikasi yang seharusnya terjalin dengan baik antara DPRD melalui komisi yang membawahi berbagai bidang yang terkait dengan OPD teknis tidak berjalan dengan harmonis.
Politisi dari Partai Demokrat ini mencontohkan di Komisi C, dari 10 bidang yang ditangani, hanya 2 instansi saja yang menurutnya intens menjalin komunikasi dengan baik. Padahal, menurutnya tanpa komunikasi yang baik, DPRD melalui komisi terkait juga tidak dapat mengetahui permasalahan yang timbul di internal OPD yang bisa berdampak ke masyarakat secara langsung, baik dari sisi pelayanan maupun pembangunan.
“Harus ada komunikasi yang baik OPD (organisasi perangkat daerah) dengan DPRD, peran dan tupoksi OPD sangat dibutuhkan dalam sebuah program, untuk itu diminta kerjasama sehingga apa yang diinginkan tercapai dan tepat sasaran. Pencapaian visi-misi disesuaikan dan pelayanan publik yang bersentuhan masyarakat harus terlaksana dengan baik. Jangan ada masyarakat mengeluh atas pelayanan yang diberikan hanya karena tidak terkoneksi dengan baik antara OPD teknis dan DPRD,”tegasnya.
Abdi berharap adanya sinergitas yang dibangun untuk bisa saling menyamakan persepsi sehingga ada komitmen yang jelas antara OPD dan DPRD dalam hal komunikasi melalui Komisi DPRD, terutama Komisi C. Peningkatan komunikasi juga diharapkannya menjadi langkah awal yang musti dibangun. Sehingga pembangunan ataupun pelayanan umum tidak terkendala karena faktor internal dan keterbatasan yang terjadi akibat kurangnya komunikasi.
Pria yang getol menyuarakan terkait perlindungan terhadap lingkungan ini juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Komisi C akan memanggil OPD yang menjadi mitra untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Dirinya juga mengaku akan berupaya mencongkel kebuntuan komunikasi yang ada dengan berbagai cara. Sehingga hal tersebut tidak mengganggu kinerja serta pelayanan untuk masyarakat.
“ Sampai saat ini yang intens melakukan komunikasi itu Dinas PUPR dan BPN, lainnya masih agak terkendala, inilah yang akan kami usahakan untuk dirubah, karena komunikasi adalah hal wajib yang harus dilakukan, dalam waktu dekat akan kami panggil semua dinas yang trkoneksi dengan Komisi C,”tutupnya. (Adv/DPRD/De).
