Journalindonesia.id- Manusia adalah subjek pembangunan, dan oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dalam jangka pendek untuk menemukan tenaga kerja yang kompeten, berpikiran terbuka dan visioner.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan dan bukan hanya sebagai wacana semata. Tujuan dilakukanya agar ASN mampu memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat.
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Dalam Negeri (Pusdiklat Permendagri) menggelar Pelatihan ataun Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan. Yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai hari ini, Senin, tanggal 15 hingga 17 Mei 2023 di Hotel Neo, Yogyakarta.
Dengan tema Pelatihan “Sistem Penatausahaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah”.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mukyadi melalui Sekretaris Diskominfo Staper Kutim, Rasyid, mengatakan bahwa dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan, harus memahami rambu-rambu dan batasan yang tidak boleh dilanggar.
“Jadi upaya kita dalam meningkatkan tata kelola keuangan di Kutim secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. Kita harus paham ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tentu hal itu harus kita patuhi dan terapkan dalam tertib administrasi untuk efisiensi, efektifitas, transparansi, bertanggung jawab serta memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan kepada aturan,” tegas Rasyid yang sebelumnya Irban di Itwil Kutim ini.
Sehingga melalui Bimtek itu, ia berharap agar bisa menjadi awal untuk peningkatan kapasitas SDM pada Diskominfo Staper Kutim. “Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Bimtek ini, dapat meningkatkan pemahaman kita semua terkait pengimplementasian proses penatausahaan dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang benar dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Rasyid.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pelatihan Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan ini secara resmi dibuka,” tutup Rasyid.
Adapun Narasumber dalam Bimtek tersebut yakni, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, memberikan materi terkait aturan serta contoh pemecahan masalah administrasi keuangan diberbagai daerah kepada 8 peserta yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran serta staf keuangan pada Diskominfo Staper Kutim.(JI/01)
