Abdi Firdaus Desak DLH Kutim Perkuat Pengawasan terhadap Perusahaan Tambang dan Sawit
KUTAI TIMUR – Abdi Firdaus, anggota DPRD Kabupaten Kutim, menyerukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang dan sawit di daerah tersebut.
Abdi mengungkapkan kekhawatirannya mengenai laporan yang sering muncul mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim untuk memperketat dan memaksimalkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kutim.
Menurut Abdi, langkah ini menjadi sangat penting dalam mencegah adanya tindakan yang merugikan lingkungan hidup baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kerusakan lingkungan akan memiliki dampak yang luas dan dapat dirasakan oleh generasi mendatang di Kutim.
“Diperlukan pengawasan maksimal dan optimal dari DLH sebagai langkah preventif terbaik. Jika perlu, tindakan tegas harus diambil dengan menjerat pelaku melalui peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi berat. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh sembarang dan harus memperhatikan pengelolaan limbah mereka secara serius agar tidak mencemari lingkungan,” ujar Abdi saat dihubungi melalui ponsel pribadinya.
Abdi juga memberikan saran terkait kendala anggaran yang sering dihadapi oleh DLH Kutim dalam melakukan pengawasan. Ia menyarankan agar DLH dapat menyusun rancangan program penganggaran terkait kegiatan pengawasan dan mengajukannya langsung kepada Bupati. Hal ini penting mengingat pentingnya pengawasan terhadap perusahaan.
Selain itu, Abdi berkomitmen untuk mendukung dan mengawal program anggaran DLH Kutim melalui Badan Anggaran DPRD. Dengan demikian, anggaran operasional untuk pengawasan dapat maksimal sehingga kinerja DLH Kutim dalam mencegah kerusakan lingkungan juga dapat optimal.
“Jika DLH tidak memiliki anggaran untuk melakukan pengawasan, hal itu tidak dapat ditoleransi. Mengingat banyaknya perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit di Kutim. Kami akan membantu memastikan mereka memiliki anggaran yang cukup melalui Badan Anggaran DPRD. Dari sini, kami bisa memberikan dukungan,” tegasnya. (Adv/DPRD)
