Bangun Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kutim Harapkan Bantuan Pusat
Journalindonesia.id- Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai infrastruktur penting abad ini, dipandang sangat penting dan memiliki peran dalam memajuan perekonomian masyarakat. Dukungan pemerintah atas akses komunikasi dan internet khususnya diwilayah kalimantan sangatlah penting.
Namun saat ini pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kutai Timur (Kutim) diakui belum memadai. Selain dukungan anggaran yang masih minim, pengembangan infrastruktur TIK membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Ery Mulyadi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, menyampaikan bahwa, pihaknya membutuhkan kerjasama pemerintah pusat dalam rangka kolaborasi program pembangunan fasilitas TIK. Khususnya dari Kementerian Kominfo.
Dia menyebut Pembangunan infrastruktur TIK, bukan hanya bersifat aplikasi yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Namun biaya yang besar harus ditopang pemerintah pusat.
“Dan yang memerlukan dana yang cukup besar harusnya ada dukungan dari pemerintah pusat,” tutur Ery Mulyadi, ditemui usai mengikuti kunjungan ke Jakarta Smart City, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/5/2023) bersama dengan perangakat daerah lainnya di Pemprov Kaltim.
Kadis juga menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo mungkin satu-satunya Kementerian yang tidak memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK). “Tadi kami menyampaikan, mudah-mudahan kedepannya ada semacam DAK dari Kementerian Kominfo untuk membantu daerah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK,” kata Ery.
Lanjut Ery, Pembangunan infrastruktur di bidang TIK di daerah, hanya dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). “Kenapa dana yang cukup besar itu, tidak diserahkan kepada daerah-daerah? Sebab yang tahu kebutuhan membangun atau permasalahan di daerah adalah pemerintah daerah. Dan ketidak ada permasalahan itu tanggung jawab daerah,” Ucapanya.
Ery berharap agar ada koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan TIK. Terkait pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI. (JI/01)
