Ismail,ST Sampaikan Ada 2.5 M Reward Bagi Objek Pajak Yang Taat Pajak dari Pemerintah Provinsi Kaltim

by -350 views

Kabarestorasi.id– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ismail,ST Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Daerah kepada Masyarakat di Kab. Kutai Timur.

Bertempat di Balai pertemuan KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), jalan Kenyamukan kota Sangatta, Kab.Kutai Timur.

Ismail,ST dan ibu Novina Haswaty,SE.MM yang menjabat sebagai Kepala UPT PPD Wilayah Kab. Kutai Timur, hadir sebagai Narasumber untuk menjelaskan Peraturan daerah Tentang Pajak nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah Prov.Kalimantan Timur nomor tahun 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Wilayah Kalimantan Timur.

Sosialisasi berlangsung pada hari Sabtu (24/07/2021). Dan dihadiri oleh Mahasiswa IKAMI (Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan) Cabang Sangatta. Kab.Kutai Timur.

Ismail, ST menyampaikan bahwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sudah menjadi kewajiban beliau untuk menyampaikan peraturan daerah yang memang di amanahkan kepadanya untuk disampaikan kepada segenap masyarakat yang ada di Kalimantan Timur termasuk kepada para Mahasiswa di kota Sangatta.

Mahasiswa merupakan generasi harapan Bangsa, yang tentu saja sebagai insan yang terpelajar wajib untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Khususnya pemerintah daerah Kalimantan Timur dimana kita bertempat tinggal saat ini.

Dalam sambutannya Ismail,ST menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus taat pajak. Dengan taat pajak secara langsung kita telah berkontribusi dalam membangun daerah kita. Sebab semua hasil pajak yang kita bayarkan akan di pakai oleh pemerintah daerah untuk membangun daerah. Tentu saja dengan pemetaan yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

Menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa bahwa masyarakat desa yang membayar pajak, mengapa Uang hasil bayar pajaknya tidak digunakan untuk membangun desa karena masih terlihat kurangnya pembangunan di desa-desa dibanding dengan pembangunan yang ada di kota.

Menjawab pertanyaan tersebut Ismail,ST menjelaskan bahwa mengapa hasil bayar pajak masyarakat dari desa-desa tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun desa, bukan karena desa tersebut dilupakan, tetapi ada peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk mengatur tentang pembangunan sebuah wilayah.

Jadi tidak serta merta semua Biaya pajak yg telah dibayar oleh wajib pajak langsung digunakan untuk membangun. Ada mekanisme yang berlaku. Intinya pemerintah sudah punya sistem untuk mengatur itu ujar Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Dalam sosialisasinya Ismail,ST juga menyampaikan bahwa, ada Reward yang sangat menarik bagi Objek pajak yang taat pajak. Nilainya lumayan besar ujar Ismail, Sejumlah 2.5 Milyar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemberian Reward Ini tentu saja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan semangat kepada Masyarakat untuk selalu taat Pajak.(DL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *