Kabarestorasi.id – Anggota DPRD Kab.Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan mengatakan, dirinya bukan menolak munculnya kebijakan terkait penanganan COVID-19. Tetapi ia menilai, perlu memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Seperti UMKM, pasar dan pelayanan dasar kesehatan dan keamanan.
“Jadi ini adalah pembatasan. Maka seharusnya yang dibuat adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pembatasan,” ucap Agus.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ini menginginkan adanya langkah taktis. Seperti menyiapkan pola perencanaan sistem online di segala bidang. Baik itu untuk aparatur pemerintah hingga ke tingkat ekonomi masyarakat. “Seperti mengatur sistem pasar online. Mekanisme bekerja dari rumah yang diperjelas,” tuturnya.
Sehingga, walaupun ada pembatasan interaksi tatap muka. Tetapi roda perekonomian tetap berjalan. Termasuk pula di tingkat organisasi pemerintahan. Jadi ada gagasan dari pemerintah agar semua elemen tetap normal walaupun ada kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. “Minimal disiapkan untuk hari Sabtu dan Minggu itu. Atau ada fasilitas alternatif yang disiapkan karena roda ekonomi yang terhenti. Maka tiap ada kebijakan yang keluar juga memiliki solusi,” tegasnya.
“Sebenarnya betul saja itu. Hanya perlu dilihat lagi implikasinya. Jika memberatkan masyarakat maka dicari solusi alternatifnya,” Ujarnya.
